Perbedaan PPPK dengan PNS

Perbedaan PPPK dengan PNS. Yuk sahabat loker CPNS nasional kita baca kembali mengenai P3K dan PNS / ASN.

Ada baiknya memang kita mengetahui apa itu PPPK dan sedikit bedanya dengan PNS. Jelang pembukaan jadwal pendaftaran CPNS tahun ini.

Memang tahun ini pemerintah akan merekrut CPNS bersamaan tenaga P3K. Sebanyak 254 ribu formasi pegawai yang akan dibuka oleh pemerintah tahun ini.

Silahkan dibaca terkait rincian alokasi formasi CPNS dan PPPK tahun ini melalui alamat berikut ini.

Tenaga PPPK juga akan mendapatkan NIP dari pemerintah. Seperti penjelasan kepala BKN beberapa waktu yang lalu.

P3K/PPPK juga mempunyai kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN / PNS, dalam pangkat dan jabatan yang setara.

PP Manajemen PPPK yakni salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN yang sangat penting.

Salah satunya adalah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Aturan ini sebagai payung hukum bagi mekanisme dalam merekrut para tenaga HK-2 dan honorer.

Baca juga : Alokasi formasi CPNS 2019 lengkap terbaru

Kebijakan P3K ditujukan guna mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu. Dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun.

Dan usia paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut.

Apa itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) ? Dan Perbedaan PPPK dengan PNS.

  1. P3K/PPPK dikontrak minimal satu tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun sesuai kebutuhan, kompetensi yang dimiliki dan kinerja yang diperlihatkan.
  2. Double track, yakni tidak ada pengangkatan P3K/PPPK menjadi PNS secara otomatis. Apabila ingin menjadi PNS harus mengikuti jalur tes PNS.
  3. P3K/PPPK mengisi pos-pos jabatan fungsional seperti auditor, guru atau pustakawan. PNS mengisi jabatan struktural dan dimaksudkan sebagai policy maker, seperti camat, kepala dinas atau dirjen.
  4. PNS memiliki batasan umur pelamar sampai 35 tahun. Sementara, P3K/PPPK tak menetapkan batasan umur. Sehingga siapapun yang memiliki kompetensi bisa mendaftar.

Perbedaannya P3K/PPPK dan PNS menurut Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) dan sumber lainnya :

  • P3K Bukan PNS dan PNS Bukan PPPK

Pasal 6 disebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan P3K/PPPK.

Jadi, P3K/PPPK bukan PNS dan PNS bukan P3K/PPPK.

Yang tercantum dalam Pasal 99, pertama P3K/PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS.

Kedua, untuk diangkat menjadi PNS, P3K/PPPK wajib mengikuti semua proses seleksi tes CPNS sesuai peraturan perundang-undangan.

  • P3K/PPPK Kontrak dan Status PNS Tetap

Dalam Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yakni Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan memiliki nomor induk pegawai nasional.

Sedangkan PPPK/P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

  • P3K/PPPK Tidak dapat fasilitas, PNS dapat Fasilitas

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan PPPK.

Pasal 21, PNS berhak memperoleh :

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi.

Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh :

a. gaji dan tunjangan;
b. cuti;
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.

Pasal 24 disebutkan ketentuan lebih lanjut terkait hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN. Sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  • Masa Kerja P3K/PPPK Hanya Setahun & Bisa Diperpanjang, PNS hingga Pensiun

Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c :

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Sedangkan, masa perjanjian Kerja P3K diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan :

a. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
b. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan salah satu Perbedaan PPPK dengan PNS terletak pada masa kerja.

Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
b. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
c. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
d. Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
e. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.
f. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.

  • PNS diberhentikan dengan hormat hingga pensiun, P3K/PPPK bisa diberhentikan secara hormat jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir

Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena :

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena :

a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
b. meninggal dunia.
c. atas permintaan sendiri.
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

INGAT !

Pendaftaran CPNS 2019 tidak dipungut biaya apa pun alias gratis.

Hindari dan laporkan segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan pemerintah penyelenggara CPNS.

Pendaftaran CPNS Online 2019 hanya melalui https://sscn.bkn.go.id/. Pengumuman penerimaan CPNS juga bisa di baca di situs https://menpan.go.id/.

Jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal psikotes dan latihan contoh soal tes cpns 2019 ini.

Latihan soal tes CPNS 2019 paling lengkap, download saja kumpulan latihan soal tes CPNS 2019 di web ini.

Demikian informasi tentang Perbedaan PPPK dengan PNS.

Anda dapat berbagi informasi website ini dengan cara berkomentar yang baik dan bijak serta sopan.

Kontribusi Anda dalam berkomentar dan berbagi sangat bermanfaat bagi kemajuan web ini, dan pengunjung.

Diharap informasi Perbedaan PPPK dengan PNS, dapat menambah pengetahuan Anda.

Semoga sukses dan lulus menjadi PNS. Aamiin.

Silahkan ketik aamiin pada kolom komentar di bawah, semoga doa Anda terkabul.

Terimakasih.

Jangan lupa untuk mampir :

Cara cetak kartu pendaftaran CPNS terbaru